ANGGARAN DASAR
SERIKAT PEKERJA TINGKAT PERUSAHAAN
PT. BILLABONG INDONESIA
Untuk mendapatkan hídup secara tentram, aman, adil, benar dan sejahtera lahir bathín,maka perlu diwujudkan keserasian kehidupan pribadi dengan antar pribadi, keserasian jasmani dengan rohani, keserasian spiritual dengan material, keserasian kebebasan dengan ketertiban oleh karena itu , maka Serikat Pekerja Tingkat Perusahaan PT. Billabong Indonesia berkehendak untuk menegakkan nilai-nilai luhur yang hidup dan berkembang dalam keluarga besar PT. Billabong Indonesia dengan dilandasi oleh agama, moral dan Pancasila sehingga dalam setiap langkah dan tindakan yang dilakukan oleh keluarga besar PT.Billabong Indonesia dan perusahaan selalu mengacu pada kepentingan bersama.
Serikat Pekerja Tingkat Perusahaan PT. Billabong Indonesia ini dilahirkan oleh karyawan PT. Billabong Indonesia dengan prinsip saling memahami, saling menghargai dan tenggang rasa dalam perbedaan untuk mencari kebaikan yang sebenar-benarnya bagi semua pihak.
Berdasarkan keyakinan atas kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa, dengan ini Serikat Pekerja Tingkat Perusahaan PT. Billabong Indonesia dipersembahkan kepada keluarga besar PT. Billabong Indonesia sebagai wadah perjuangan kesejahteraan anggota dengan berpegangan atas Anggaran Dasar SPTP Billabong Indonesia sebagai berikut :
BAB I
NAMA, BENTUK, SIFAT, AZAS, WAKTU DAN KEDUDUKAN
Pasal 1
N a m a
Organisasi ini adalah organisasi serikat pekerja PT. Billabong Indonesia dengan nama SERIKAT PEKERJA TINGKAT PERUSAHAAN BILLABONG INDONESIA disingkat SPTP Billabong Indonesia.
Pasal 2
Bentuk
Organisasi ini berbentuk Serikat, yang menghimpun seluruh Pekerja PT. BILLABONG INDONESIA yang masih aktif.
Pasal 3
S i f a t
SPTP BILLABONG INDONESIA adalah organisasi yang bersifat demokratis, Profesional, bebas dan bertanggung jawab, serta independen, tidak berada dibawah naungan atau berorientasi pada organisasi atau partai politik apapun.
Pasal 4
Azas
Organisasi ini berazaskan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945.
Pasal 5
Waktu dan Kedudukan
1. SPTP BILLABONG INDONESIA dibentuk berdasarkan Musyawarah Pekerja PT. BILLABONG INDONESIA pada tanggal 30 April 2010 sampai dengan batas waktu yang tidak ditentukan.
2. SPTP BILLABONG INDONESIA berkedudukan di Bali
BAB II
FUNGSI DAN KEDAULATAN
Pasal 6
F u n g s i
SPTP BILLABONG INDONESIA berfungsi :
1. Sebagai wadah pembinaan pekerja PT.Billabong Indonesia untuk berperan serta dalam membangun dan mengembangkan perusahaan melalui peningkatan mutu, disiplin dan budaya kerja serta produktifitas kerja
2. Sebagai pedamping , pelindung dan pembela hak-hak dan kepentingan pekerja.
3. Berpartisipasi aktif dalam mensukseskan program-program Perusahaan.
4. Sebagai mitra kerja yang aktif dalam proses pengambilan keputusan / kebijakan pimpinan Perusahaan, terutama sebagai sarana menciptakan hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan dalam aspek yang berkaitan dengan masalah ketenagakerjaan.
Pasal 7
Kedaulatan Organisasi
Kedaulatan organisasi berada ditangan anggota dan dilaksanakan sepenuhnya melalui musyawarah.
BAB III
TUJUAN DAN USAHA
Pasal 8
Tujuan
Tujuan SPTP BILLABONG INDONESIA :
1. Meningkatkan kesejahteraan anggotanya .
2. Menciptakan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Menghimpun dan menyatukan Anggota untuk mewujudkan rasa setia kawan dan tali persaudaraan antara sesama Anggota.
Pasal 9
Usaha
Dalam mencapai tujuan SPTP BILLABONG INDONESIA melakukan usaha-usaha :
1. Meningkatkan peran serta Anggota untuk memajukan Perusahaan.
2. Berperan aktif sebagai mitra dalam penyusunan Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) / Peraturan Perusahaan (PP) dan memperjuangkan terciptanya dan terlaksananya peraturan ketenagakerjaan dalam lingkup perusahaan dengan baik.
3. Mengadakan upaya-upaya untuk meningkatkan mutu ilmu pengetahuan, ketrampilan bidang pekerjaan atau profesi serta kemampuan berorganisasi.
4. Bekerja sama dengan pihak-pihak lain untuk melaksanakan usaha-usaha yang tidak bertentangan dengan azas dan tujuan organisasi.
5. Mendirikan usaha-usaha sosial ekonomi dan usaha-usaha lain yang sah dan bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan anggotanya.
BAB IV
LAMBANG
Pasal 10
Lambang
Lambang SPTP BILLABONG INDONESIA mewujudkan pencerminan dari :
1. Persatuan dan Kesatuan Anggota SPTP BILLABONG INDONESIA
2. Partisipasi dan tanggung jawab dalam menunjang program Perusahaan.
3. Pengayoman dan perlindungan terhadap anggota.
BAB V
KEANGGOTAAN
Pasal 11
Anggota
Keanggotaan SPTP BILLABONG INDONESIA adalah seluruh Pekerja PT. BILLABONG INDONESIA berstatus Tetap dan Kontrak yang mendaftarkan diri menjadi Anggota.
Pasal 12
Hak & Kewajiban Anggota
1. Anggota SPTP BILLABONG INDONESIA berhak untuk :
a. Mengeluarkan pendapat dan mengajukan usul/saran
b. Memilih dan dipilih.
c. Memperoleh perlindungan, pembelaan serta pembinaan dari SPTP BILLABONG
INDONESIA.
d. Mendapatkan bimbingan agar dapat meningkatkan kualifikasi menjadi Pekerja
profesional
e. Mengeluarkan pendapat secara lisan dan atau tertulis yang bersifat membangun
untuk kepentingan SPTP BILLABONG INDONESIA dan Perusahaan.
2. Anggota SPTP BILLABONG INDONESIA berkewajiban untuk :
a. Menjunjung tinggi nama dan kehormatan SP BILLABONG INDONESIA.
b. Memegang teguh dan mentaati AD/ART serta Keputusan, Peraturan dan
Disiplin SPTP BILLABONG INDONESIA.
c. Melaksanakan program-program SP BILLABONG INDONESIA sesuai
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB VI
KEPENGURUSAN
Pasal 13
Pengurus
1. Pengurus SPTP BILLABONG INDONESIA dipilih dalam Musyawarah Anggota
SPTP BILLABONG INDONESIA.
2. Pengurus SPTP BILLABONG INDONESIA merupakan Pengurus Harian,
sekurang-kurangnya terdiri dari :
a. Ketua
b. Sekretaris.
c. Bendahara.
3. Masa kerja kepengurusan adalah 3 (tiga) tahun.
4. Masa jabatan Pengurus maksimum 2 (dua) kali , baik berturut-turut maupun tidak.
5. Pekerja yang menduduki jabatan Manajer ke atas dilingkungan HR dan Keuangan
PT. BILLABONG INDONESIA tidak dapat dipilih menjadi Pengurus.
BAB VII
MUSYAWARAH
Pasal 14
Jenis Musyawarah
Musyawarah SPTP BILLABONG INDONESIA terdiri dari :
1. Musyawarah Tahunan
2. Musyawarah Anggota
3. Musyawarah Anggota Luar Biasa.
Pasal 15
Musyawarah Tahunan
1. Musyawarah Tahunan SPTP BILLABONG INDONESIA merupakan pertemuan tahunan yang di-selenggarakan selambat-lambatnya pada bulan Nopember yang dihadiri oleh Pengurus dan Anggota SPTP BILLABONG INDONESIA dengan agenda antara lain sebagai berikut :
a. Laporan Pertanggung jawaban Tahunan Pengurus
b. Evaluasi Program Kerja
Pasal 16
Musyawarah Anggota
2. Musyawarah Anggota SPTP BILLABONG INDONESIA adalah merupakan Lembaga Musyawarah Tertinggi dan pemegang kekuasaan tertinggi yang berwenang untuk :
a. Menetapkan dan atau mengubah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
b. Menetapkan dan mengubah Pokok-Pokok Program Umum Strategis.
c. Meminta pertanggungjawaban Pengurus.
d. Memilih dan mengangkat Pengurus serta memberhentikan Pengurus .
3. Peserta Musyawarah Tahunan dan Musyawarah Anggota SPTP
BILLABONG INDONESIA adalah :
a. Pengurus SPTP BILLABONG INDONESIA.
b. Anggota SPTP BILLABONG INDONESIA.
c. Undangan
4. Musyawarah Anggota (MA) SPTP BILLABONG INDONESIA diselenggarakan 3 (tiga)tahun sekali.
Pasal 17
Musyawarah Anggota Luar Biasa
1. Musyawarah Anggota Luar Biasa (MALB) SPTP BILLABONG INDONESIA dapat diselenggarakan sewaktu-waktu apabila terdapat hal-hal luar biasa atau yang bertentangan dengan ketentuan Anggaran Dasar, dan perlu diselesaikan dengan segera.
2. MALB SPTP BILLABONG INDONESIA dapat diselenggarakan atas permintaan lebih dari setengah jumlah Anggota.
3. Peserta MALB SPTP BILLABONG INDONESIA adalah :
a. Pengurus SPTP BILLABONG INDONESIA
b. Anggota SPTP BILLABONG INDONESIA.
c. Undangan
BAB VIII
KEUANGAN
Pasal 18
Anggaran
1. Pendapatan SPTP BILLABONG INDONESIA diperoleh dari :
a. Uang Pendaftaran
b. Iuran Anggota.
c. Sumbangan yang tidak mengikat.
d. Usaha-usaha lain yang sah.
2. Pengeluaran harus berdasarkan Program Kerja atau ketentuan-ketentuan SPTP BILLABONG INDONESIA dan harus disetujui oleh Bendahara dan Ketua.
BAB IX
LAIN-LAIN
Pasal 19
Pembubaran
SPTP BILLABONG INDONESIA dapat dibubarkan atau membubarkan diri apabila disetujui oleh lebih dari ½ (setengah) jumlah anggota dan keputusan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah peserta yang hadir dalam MA atau MALB yang diselenggarakan khusus untuk itu.
BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 20
Penutup
Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.
Pasal 21
Anggaran Dasar ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
ANGGARAN RUMAH TANGGA
SERIKAT PEKERJA TINGKAT PERUSAHAAN BILLABONG INDONESIA
BAB I
KEANGGOTAAN
Pasal 1
Anggota Serikat Pekerja
1. Anggota SPTP BILLABONG INDONESIA adalah seluruh Pekerja PT. BILLABONG INDONESIA berstatus Tetap dan Kontrak yang mendaftarkan diri menjadi Anggota.
2. Tatacara dan persyaratan menjadi Anggota SPTP BILLABONG INDONESIA:
a. Setiap calon Anggota wajib mengisi formulir keanggotaan.
b. Formulir keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat 2a pasal ini
diteruskan kepada Pengurus melalui bidang Sekretariat.
c. Setiap calon Anggota yang telah mengisi formulir dan memenuhi
persyaratan akan dicatat sebagai Anggota dalam Buku Daftar Anggota.
d. Keanggotaan dibuktikan dengan pemberian tanda / kartu Anggota yang
diterbitkan oleh Pengurus.
3. Persyaratan menjadi Anggota, adalah :
a. Keanggotaan SPTP BILLABONG INDONESIA menganut stelsel aktif.
b. Pekerja PT. BILLABONG INDONESIA . yang berstatus Tetap dan Kontrak.serta tidak menjadi anggota serikat pekerja lainnya.
c. Bersedia mematuhi Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Ketentuan lain dan Keputusan dari SPTP BILLABONG INDONESIA.
Pasal 2
Berakhirnya keanggotaan
Keanggotaan akan berakhir dengan sendirinya apabila :
1. Pensiun
2. Dipecat / PHK oleh Perusahaan
3. Meninggal dunia.
4. Menjadi Anggota dari Serikat Pekerja diluar SPTP BILLABONG
INDONESIA.
5. Berubah status menjadi bukan Pekerja PT. Billabong Indonesia ataupun
outsourcing.
BAB II
PESERTA DAN HAK SUARA DALAM MUSYAWARAH
Pasal 3
Peserta dan Hak Suara
1. Peserta yang mempunyai hak suara dalam Musyawarah Tahunan, Musyawarah Anggota (MA) maupun Musyawarah Anggota Luar Biasa (MALB) adalah :
a. Pengurus SPTP BILLABONG INDONESIA
b. Anggota SPTP BILLABONG INDONESIA
2. Hak suara utusan dalam Musyawarah Tahunan, Musyawarah Anggota dan
Musyawarah Anggota Luar Biasa adalah sebagai berikut :
a. Hak suara setiap Pengurus SPTP BILLABONG INDONESIA adalah 1 (satu) suara.
b. Hak suara setiap Anggota adalah 1 (satu) suara.
BAB III
SAHNYA MUSYAWARAH
Pasal 4
Sahnya Musyawarah Tahunan, Musyawarah Anggota dan Musyawarah Anggota Luar Biasa
1. Musyawarah Tahunan, Musyawarah Anggota dan Musyawarah Anggota Luar Biasa dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 10 (Sepuluh) orang anggota sebagai batas bawah dalam pembentukan serikat pekerja.
2. Apabila jumlah peserta pada ayat 1 Pasal ini tidak tercapai, maka Musyawarah dinyatakan tidak sah.
Pasal 5
Pengambilan Keputusan.
1. Keputusan-keputusan Musyawarah diambil atas dasar musyawarah dan mufakat.
2. Apabila musyawarah dan mufakat sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 Pasal ini tidak dapat menghasilkan keputusan, maka diadakan pemungutan suara (voting) atas dasar suara terbanyak.
BAB IV
PEMILIHAN PENGURUS SPTP BILLABONG INDONESIA
Pasal 6
Penetapan Pengurus
1. Pengurus SPTP BILLABONG INDONESIA dipilih dan ditetapkan oleh
Musyawarah Anggota.
2. Pengurus SPTP BILLABONG INDONESIA hanya diperbolehkan menjabat satu
jabatan pengurus saja.
3. Tatacara pemilihan Pengurus Serikat Pekerja diatur dalam Tata Tertib Musyawarah
Anggota.
Pasal 7
Persyaratan Jabatan, Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Pengurus
A. Persyaratan jabatan Pengurus SPTP BILLABONG INDONESIA adalah :
1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Jujur, mempunyai akhlak yang tinggi dan tidak tercela.
3. Sehat jasmani dan rohani.
4. Pengalaman kerja aktif di PT. BILLABONG INDONESIA minimal 2
tahun dan berstatus Pekerja Tetap.
5. Menjadi Anggota SPTP BILLABONG INDONESIA.
6. Mempunyai integritas yang tinggi serta wawasan yang luas.
7. Memiliki komitmen dalam memperjuangkan kepentingan
SPTP BILLABONG INDONESIA.
8. Memiliki jiwa kepemimpinan dan kemampuan manajerial.
9. Komunikatif dan aspiratif.
10. Tidak menjabat Manajer ke atas dilingkungan HR dan
Keuangan PT. BILLABONG INDONESIA .
11. Tidak menjadi Anggota dan atau Pengurus Partai Politik atau terikat
Serikat Pekerja di luar SPTP BILLABONG INDONESIA
12. Bersedia dicalonkan sebagai pengurus.
B. Tugas, Tanggungjawab dan Wewenang Pengurus SPTP BILLABONG
INDONESIA, adalah :
1. Melaksanakan Musyawarah Anggota dan Rapat Pengurus berdasarkan
Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Musyawarah SPTP
BILLABONG INDONESIA.
2. Menyusun, menetapkan Rencana Kerja & Anggaran dan Kebijakan
SPTP BILLABONG INDONESIA.
3. Menjembatani kepentingan dan masalah Anggota dengan Perusahaan di
bidang ketenagakerjaan.
4. Bertindak atas nama serta mewakili SPTP BILLABONG INDONESIA.
5. Bertanggung jawab atas kelangsungan hidup dan pengembangan SPTP
BILLABONG INDONESIA.
6. Bertanggung jawab atas pengelolaan dana atau asset SPTP
BILLABONG INDONESIA.
7. Mensahkan Pengurus dalam rapat pengurus.
8. Menandatangani PP/ KKB, dokumen dan surat lainnya sesuai batas
kewenangan dalam AD / ART.
9. Menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan ketenagakerjaan
yang dihadapi Anggota.
10. Dan lain-lain yang diperlukan oleh SPTP BILLABONG INDONESIA.
11. Uraian tugas jabatan, tanggung jawab dan wewenang masing-masing
Pengurus selengkapnya diputuskan / ditetapkan oleh Ketua yang
dimusyawarahkan dalam Rapat Pengurus.
BAB V
PEMBERHENTIAN DARI KEPENGURUSAN DAN SANKSI
ATAS TINDAKAN INDISIPLINER
Pasal 8
Berhenti dari Kepengurusan
Pengurus SP BILLABONG INDONESIA berhenti karena :
1. Permintaan sendiri
2. Pensiun sebagai Pekerja
3. Berhenti bekerja
4. Dipecat.
5. Meninggal dunia.
6.Menduduki jabatan Manajer ke atas dilingkungan HR dan Keuangan PT. BILLABONG INDONESIA.
7. Menjadi Anggota dan atau Pengurus Partai Politik atau terikat Serikat Pekerja di luar SPTP BILLABONG INDONESIA.
Pasal 9
Sanksi atas tidakan indisipliner
Sanksi atas tindakan indisipliner yang dikenakan kepada anggota Pengurus SPTP BILLABONG INDONESIA berupa :
1. Peringatan.
2. Skorsing.
3. Pemecatan.
Pasal 10
Peringatan.
Peringatan diberikan kepada anggota Pengurus SPTP BILLABONG INDONESIA karena :
1. Melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
2. Terbukti melalaikan tugas.
3. Menyalahgunakan hak milik SPTP BILLABONG INDONESIA.
4. Menyalahgunakan wewenang atau mencemarkan nama baik / citra SPTP
BILLABONG INDONESIA.
Pasal 11
Skorsing
1. Skorsing dijatuhkan kepada Pengurus apabila setelah diberi peringatan sebanyak 2 (dua) kali, tetapi masih mengulangi pelanggaran.
2. Skorsing diputuskan oleh Ketua SPTP BILLABONG INDONESIA, didasarkan atas keputusan Rapat Pengurus yang diadakan khusus untuk itu.
Pasal 12
Pemecatan
1. Tindakan pemecatan terhadap anggota Pengurus :
a. Diambil sebagai peningkatan skorsing
b. Melakukan kesalahan-kesalahan berat dengan bukti-bukti yang meyakinkan.
c. Terbukti melakukan tindak pidana kejahatan yang telah ditetapkan pengadilan.
2. Pemecatan terhadap Pengurus SPTP BILLABONG INDONESIA didasarkan atas keputusan Rapat Pengurus yang diadakan khusus untuk itu.
Pasal 13
Penggantian Pengurus Antar Waktu
1. Penggantian Pengurus antar waktu adalah tindakan pengisian lowongan jabatan pengurus SPTP BILLABONG INDONESIA disebabkan salah seorang anggota pengurus mengundurkan diri, diberhentikan, meninggal dunia, berhenti bekerja atau mendapat penugasan lain yang kepentingannya bertentangan dengan kepentingan SPTP BILLABONG INDONESIA.
2. Penggantian Pengurus antar waktu dilakukan dengan Keputusan Ketua Pengurus SPTP BILLABONG INDONESIA.
3. Khusus untuk jabatan Ketua SPTP BILLABONG INDONESIA, penggantian dilakukan melalui Musyawarah Anggota atau Musyawarah Anggota Luar Biasa.
BAB VI
KEUANGAN
Pasal 14
Uang Pendaftaran dan Iuran Anggota
1. Uang Pendaftaran Anggota Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) dan Iuran Bulanan Anggota Rp. Rp 10.000 ( lima ribu rupiah) adalah merupakan kewajiban Anggota. Uang Pendaftaran dan Iuran Bulanan dapat berubah sesuai ketentuan dalam Musyawarah Tahunan Anggota.
2. Sumber keuangan lain dari SPTP BILLABONG INDONESIA akan diatur melalui ketentuan SPTP BILLABONG INDONESIA.
Pasal 15
Honor Pengurus
Honor Pengurus SPTP BILLABONG INDONESIA akan ditentukan melalui ketentuan SPTP BILLABONG INDONESIA dengan persetujuan dari Musyawarah Tahunan Anggota.
Pasal 16
Laporan Keuangan
1. Laporan Keuangan SPTP BILLABONG INDONESIA dilaporkan setiap tahun pada Musyawarah Tahunan .
2. Laporan keuangan SPTP BILLABONG INDONESIA yang dibuat pada akhir masa kepengurusan baru dianggap sah setelah diaudit oleh Tim Pemeriksa Independen.
BAB VIII
LAIN-LAIN
Pasal 17
Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga akan diatur dalam Peraturan-peraturan SPTP BILLABONG INDONESIA dan bila diperlukan dapat dibicarakan dalam Musyawarah Tahunan berikutnya.
Pasal 18
Anggaran Rumah Tangga ini berlaku sejak tanggal ditetapkan
